– Program Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia yang digalakkan Kementerian ESDM, mendapat dukungan dari Komisi XII DPR RI. Menurut Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, pemerintah perlu mempercepat pembangunan jargas rumah tangga guna mengurangi beban subsidi LPG 3 kilogram (Kg), khususnya di daerah perkotaan yang padat penduduk.
Cek Endra menyebutkan bahwa tantangan besar dalam implementasi proyek Jargas adalah keterbatasan pada sarana distribusi gas serta converter gas yang belum umum dimiliki masyarakat. Di samping itu, penanaman modal untuk membangun Station Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dianggap kurang menguntungkan dan tak cukup berdaya tarik sebagai opsi investasi bagi para pemodal. Lebih lanjut, dana alokasi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk usaha ini masih sangat dibatasi.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini mayoritas pemakaian gas alam di Indonesia dikendalikan oleh sektor industri, pertanian berbasis pupuk, pembangkit listrik, serta produk Gas Alam Cair (LNG). Di sisi lain, aplikasi gas alam untuk sistem pipa distribusi rumah tangga atau biasanya disebut dengan Jargas belum banyak dilakukan dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi keseluruhan dalam penyediaan gas domestik, yaitu kurang dari 1%.
Sebenarnya, Cek Endra menegaskan bahwa proyek Jargas sungguh memberikan manfaat yang signifikan. Salah satu keuntungannya adalah mampu mengurangi impor LPG di Indonesia yang cukup tinggi; perkiraan untuk tahun 2024 menyebutkan angka sekitar 6,91 juta MT. Impor LPG dalam jumlah tersebut pastinya memberi beban berarti terhadap cadangan devisa nasional.
Di samping itu, memakai gas alam di dalam proyek Jargas bisa menambah pemakaian sumber daya alam Indonesia yang berlimpah tersebut. Selanjutnya, Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jambi pun menjelaskan bahwa Jargas menciptakan energi yang terjangkau, aman, konsisten, serta ramah lingkungan.
Ini sejalan dengan target transtion energi yang telah diumandakan oleh pemerintah. Untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut, Cek Endra menggarisbawahi pentingnya beberapa tindakan strategis.
“Pertama, harus ada keberpihakan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur Jargas. Pembiayaan dari APBN perlu ditingkatkan. Kedua, kebijakan yang lebih menarik bagi sektor swasta juga sangat diperlukan, tidak hanya yang bergerak di sektor migas, tetapi juga dari sektor lain seperti properti. Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur Jargas di perumahan dan rumah susun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/4).
Cek Endra menegaskan bahwa keberhasilan program Jargas hanya dapat terwujud dengan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembangunan jaringan gas (jargas) diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
Dia mengatakan bahwa stok LPG saat ini sangat memprihatinkan lantaran kebutuhan domestik telah meningkat hingga 8 juta ton setahun. Sementara itu, kemampuan pabrik untuk memproduksinya baru sebesar 1,7 juta ton pertahunnya.
“Menyangkut gas, gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6-7 juta ton,” ujar Bahlil, dikutip dari
Antara.
Mengingat hal tersebut, Bahlil menyatakan bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil adalah cepat mengejar pembangunan industri gas yang dapat mentransformasi kualitas gas menjadi LPG berupa C3 atau propane serta C4 atau butane. Ia menjelaskan bahwa bersama-sama dengan SKK Migas dan Pertamina, mereka telah melakukan perhitungan dan mendapatkan angka perkiraan produksi antara sekitar 1,5 hingga 2 juta ton. Selebihnya nantinya akan disuplai lewat jalur pipa gas rumah tangga (Jargas).